 |
Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi di bawah 30 persen akan diambil pada akhir Mei 2008. Sekitar 20 hari ke depan, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan tunai langsung.
”Sekarang sedang dicetak kartu BLT (bantuan tunai langsung)-nya. Dulu (2005) juga butuh waktu 20 hari,” ujar Wapres usai meninjau latihan Tim Uber di Senayan, Jakarta, Sabtu (10/5).
Untuk menyiapkan jaring pengaman sosial setelah keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah telah mengumpulkan dan memberi instruksi kepada beberapa menteri, PT Pos Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pejabat terkait. Untuk pembagian BLT, cara terakhir tanpa harus berdesak-desakan akan ditempuh.
”Pembagian BLT kali ini akan lebih baik daripada sebelumnya karena nomor-nomornya sudah teratur dan data kita juga sudah lengkap,” ujar Wapres.
Sementara itu, Sabtu, di berbagai daerah, dilaporkan, antrean kendaraan roda dua dan roda empat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) semakin panjang. Di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, antrean kendaraan mencapai 1 kilometer. Hal itu terjadi karena masih banyak warga melakukan aksi borong BBM, khususnya premium.
Meskipun sebagian besar SPBU sudah tidak melayani pembelian dengan menggunakan jeriken, tetapi di SPBU Jalan S Parman, Banjarmasin, pembelian dengan jeriken masih dilayani meski dibatasi hanya 30 liter per orang. Menurut Atek, petugas SPBU, pihaknya masih melayani pembeli dengan jeriken karena berusaha mencegah terjadi lonjakan harga di tingkat eceran. Saat ini, harga premium di pedagang eceran mencapai Rp 6.000 per liter.
Pemandangan yang sama pun terlihat pada kendaraan yang mengantre solar. Ratusan kendaraan, yang terdiri dari kendaraan roda empat, truk, dan bus, menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar. Selain dari Kalimantan Selatan, banyak juga kendaraan itu berasal dari Kalimantan Tengah.
”Penurunan omzet harian pengusaha angkutan kota di Palangkaraya mencapai 30 persen jika antrean di SPBU lebih dari dua jam,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Organisasi Pengusaha Angkutan Darat Kalimantan Tengah Brata Jaya.
Di wilayah hukum Kepolisian Wilayah Cirebon, polisi berseragam dan berpakaian preman kini mulai disiagakan di berbagai SPBU di Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Penjagaan itu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan pembelian BBM. Penjagaan ini dimulai sejak Sabtu pukul 00.00.
Kepala Polwil Cirebon Komisaris Besar Nasser Amin menyatakan, ada kemungkinan kesempatan rencana kenaikan harga BBM dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Mereka membeli BBM untuk ditimbun.
Saat meresmikan Kantor Recapital di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Wapres mengemukakan, ”Akan jauh lebih banyak orang miskin jika negara tidak mampu menanggung beban subsidi karena defisit anggaran bisa mencapai 4 atau 5 persen. Tak ada pihak yang bersedia meminjami uang Rp 150 triliun.”
Wapres mengemukakan, semakin besar subsidi BBM, semakin besar ketidakadilan dibiarkan terus dilakukan. Berdasarkan hitungannya, 80 persen subsidi dinikmati orang mampu yang memakai premium dan solar untuk kendaraan pribadinya.
Untuk yang 20 persen rakyat miskin penerima subsidi, pemerintah akan memberi bantuan saat harga BBM bersubsidi dinaikkan. Sebagian besar uang yang didapat pemerintah karena kenaikan harga BBM akan dikembalikan ke rakyat miskin dalam bentuk uang tunai.
PPP dukung
Secara terpisah, Partai Persatuan Pembangunan mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun, keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPP itu ditentang para pengurus PPP dari daerah karena dinilai akan memperburuk citra partai menjelang pemilu.
Dukungan untuk menaikkan harga BBM itu disampaikan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Fraksi PPP Se-Indonesia di Jakarta, Sabtu.
Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Syaifuddin menambahkan, siapa pun presidennya dipastikan akan sulit menghadapi kondisi seperti ini.
”Kondisi masyarakat bawah akibat kenaikan berbagai harga bahan kebutuhan pokok yang sudah terjadi sangat mengenaskan. Karena itu, ia meminta DPP PPP menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM,” kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPP Jawa Tengah Hisyam Alie.
Hal senada diungkapkan Ketua DPC PPP Buol, Sulawesi Tengah, Moh Nasir Daimaroto.
DKP siapkan solusi
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tengah menyusun kebijakan untuk membantu nelayan, terutama jika pemerintah benar-benar akan menaikkan harga BBM. Kebijakan itu diperlukan mengingat nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang terimbas langsung atas kenaikan harga BBM itu.
”DKP sedang mengkaji solusi-solusi apa yang akan ditempuh untuk membantu nelayan menghadapi kenaikan harga BBM,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Sabtu petang, saat meninjau kapal-kapal asing sitaan di Pontianak, Kalimantan Barat.
Subsidi BBM bagi nelayan, seperti yang sudah dilakukan selama ini melalui stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan, menurut Freddy, hanyalah salah satu solusi yang akan tetap diberlakukan.
Secara terpisah, Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kalimantan Barat Burhanudin Abdullah menyatakan, kalaupun keputusan pemerintah menaikkan harga BBM itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, setidaknya ada kebijakan untuk memberikan subsidi BBM bagi nelayan agar tetap bisa melaut.
Unjuk rasa
Unjuk rasa penolakan rencana kenaikan harga BBM, Sabtu, masih terjadi di Makassar. Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Sulawesi Selatan menyerukan kemandirian pengelolaan sumber daya minyak dan gas. Sementara itu, Front Rakyat Makassar menyerukan nasionalisasi perusahaan minyak dan gas asing.
Sekitar 40 aktivis Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Sulsel berunjuk rasa di depan Kantor Pertamina Unit Pemasaran VII di Jalan Garuda, Makassar.
Dalam siaran pers, Gema Pembebasan Wilayah Sulsel menilai BLT Rp 100.000 per rumah tangga miskin tidak tepat dijadikan solusi dampak kenaikan harga BBM sehingga harus ditolak.
Pada Sabtu siang, Front Rakyat Makassar dan puluhan ibu rumah tangga juga berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM di Kantor Pertamina VII. (INU/MZW/CAS/FUL/ WHY/NIT/ROW)
