Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Beri Izin Vaksin Sinovac, Anggota DPR: Vaksinasi Covid-19 Harus Segera

Kompas.com - 12/01/2021, 10:08 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen mengatakan, izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM untuk vaksin Covid-19 produksi Sinovac menjadi langkah penting dalam rencana vaksinasi di Tanah Air.

Ia pun berharap vaksinasi dapat dilaksanakan sesegera mungkin. MUI juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences China dan PT Bio Farrma.

"Di Indonesia, sudah seharusnya vaksinasi disegerakan, apalagi sudah ada fatwa halal MUI dan EUA dari BPOM," kata Nabil saat dihubungi, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Berbagai Pertimbangan dan Hasil Uji Klinis, Dasar BPOM Merilis Izin Vaksin Sinovac...

Menurut Nabil, dengan izin dari BPOM dan fatwa halal MUI, artinya vaksin Covid-19 produksi Sinovac sudah terbukti keamanan, khasiat, dan kehalalannya.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sendiri rencananya dimulai pada Rabu (13/1/2021).

"Vaksinasi memang seharusnya secepat yang kita bisa. Beberapa negara lain sudah berlomba untuk mempercepat proses dengan cara masing-masing, sesuai prosedur kesehatan dan keamanan," tutur Nabil.

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Dimulai Rabu, Diawali oleh Presiden Jokowi

Kendati begitu, Nabil mengingatkan protokol kesehatan harus tetap dijalankan secara ketat.

Dia menegaskan, 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) merupakan "jurus" paling ampuh mencegah penularan Covid-19.

"Meski vaksinasi sudah dimulai, protokol kesehatan tetap harus dijalankan sampai Covid-19 benar-benar terkendali," kata dia.

Diberitakan, BPOM menyetujui penggunaan darurat vaksin Covid-19 CoronaVac buatan Sinovac Biotech, China.

Baca juga: Jalan Panjang Vaksin Covid-19 Sinovac di RI: Dari Uji Klinis hingga Dapat Izin Penggunaan

Persetujuan itu diberikan berdasarkan, di antaranya, analisis uji klinis fase ketiga di Bandung dengan efikasi 65,3 persen. Dengan tingkat kemanjuran itu, cakupan imunisasi harus diperluas disertai penerapan protokol kesehatan.

Vaksin Covid-19 buatan Sinovac pun dinyatakan memenuhi persyaratan dari panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam pemberian persetujuan EUA. Standar efikasi vaksin yang ditetapkan WHO minimal 50 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com