SINGAPURA, SELASA - Air minum yang tercemar akan menewaskan 1,6 juta orang tahun ini kecuali bila pemerintah melakukan upaya bersama untuk menjernihkan pasokan air. Demikian peringatan Badan Kesehatan Dunia (WHO) lewat laporan yang dipublikasikan, Senin (23/6).
   
"Lebih dari 4.000 orang meninggal setiap hari akibat penyakit yang bersumber dari pencemaran air," kata Dr James Bertram, koordinator WHO untuk Program Air, Sanitasi dan Kesehatan, Senin.
   
Jumlah korban tewas itu tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tapi juga di negara-negara maju. "Hal itu merupakan problem yang menyebar di semua negara, baik di negara yang sedang berkembang maupun di negara maju sekalipun," lapor surat kabar Straits Times mengutip Bertram menjelang acara Pekan Air Internasional di Singapura, yang dimulai Selasa.
   
Semua pemerintah harus mengantisipasi kekurangan air jangka panjang akibat meningkatnya permintaan dan perubahan iklim, katanya. Bank Pembangunan Asia memperkirakan, 700 orang di kawasan ini sulit menjangkau air minum yang aman bagi kesehatan. Sekitar dua miliar orang tak dapat mengakses fasilitas sanitasi dasar.
   
Sebuah laporan dari Program PBB untuk Lingkungan memprediksi, meningkatnya beban permintaan air akan menjadi "amat berat di negara-negara langka air" dalam beberapa dekade mendatang.
   
Semua pemerintah perlu mengadakan teknologi baru, mencakup sistem desalinasi dan penyaringan khusus, kata Bertram, dan menginvestasikan dana besar dalam membangun dan mengelola infrastruktur air.
   
Terdapat beberapa kemajuan, yaitu untuk pertama kali tahun lalu lebih dari 50 persen dari enam miliar penduduk dunia telah memperoleh pasokan air lewat pipa, katanya. "Meski demikian, umumnya air ini tidak layak dan tidak aman bagi kesehatan," kata Bertram kepada surat kabar itu.
   
WHO berharap, Singapura menjadi model bagi negara-negara langka air lainnya. "Acara Pekan Air Internasional ini tidak hanya mempersilakan Singapura untuk berbagi pengalamannya dalam industri air,  tapi juga menghimpun para pakar untuk mengemukakan pandangan mereka bertukar pikiran dalam solusi praktis," kata Ketua Eksekutif Badan Keperluan Publik Khoo Teng Chye.

• Berita Terkini
• Terpopuler