DPR Desak Kemendikbud Tindak Tegas Oknum Pelaku Titip Siswa di PPDB 2024

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk menindak tegas para pelaku titip siswa di proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Menurut Hetifah, tindakan titip siswa pada PPDB 2024 telah mencederai prinsip keadilan dan transparansi yang harus dijunjung tinggi dalam sistem pendidikan Indonesia.

"Saya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat," kata Hetifah dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (27/6/2024).

Baca juga: Lapor Diri PPDB Banten 2024 Dimulai Hari Ini, Segela Lakukan

Pastikan praktik curang tidak terjadi lagi di masa mendatang

Komisi X, kata Hetifah, juga akan mengawal proses investigasi hingga tuntas dan memastikan praktik curang seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam proses PPDB.

Selain itu, Politisi Partai Golkar itu juga menilai perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem PPDB.

Baca juga: Kapan Pengumuman PPDB Jateng 2024 Jenjang SMA-SMK? Catat Tanggalnya

Maka dari itu Hetifah menilai mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan terbuka harus segera diterapkan untuk mencegah celah yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan.

"Kita harus belajar dari kejadian ini dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan tanpa ada diskriminasi atau kecurangan," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Hetifah mengusulkan untuk membentuk tim independen yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya PPDB.

Baca juga: Link dan Cara Lapor Diri PPDB Jakarta 2024 Jenjang SD, SMP dan SMA

Tim ini diharapkan dapat memberikan laporan langsung dan rekomendasi untuk perbaikan sistem ke depan. Selain itu, Hetifah juga mendorong adanya sosialisasi yang lebih masif mengenai prosedur dan ketentuan PPDB kepada masyarakat.

"Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan proses PPDB berjalan sesuai aturan," pungkas Hetifah.