AS Kembali Bekukan Aset 13 Pejabat Militer Myanmar Melalui Sanksi Pemerintah

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Tiga belas anggota senior militer Myanmar dimasukkan dalam daftar hitam keuangan oleh AS pada Senin (17/5/2021).

Kebijakan itu dilakukan terkait dengan tindakan brutal mereka terhadap warga sipil Myanmar, setelah kudeta Februari negara itu.

Baca juga: Perang Sipil dan Militer Myanmar Pecah di Mindat, Total 750 Tewas Sejak Kudeta

Newsweek melaporkan, bahwa Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS mengumumkan secara total, mereka menjatuhkan sanksi pada total 16 orang.

Tetapi, tiga di antara orang tersebut dalah anak-anak dewasa dari tiga pejabat militer senior yang sebelumnya sudah mendapat sanksi oleh AS.

Dewan Administrasi Negara Myanmar yang baru dibentuk juga berada di bawah sanksi.

Sanksi ini secara otomatis membekukan aset dari senior militer Myanmar yang masuk dalam yurisdiksi AS. Mereka juga dilarang berada melakukan transaksi keuangan dengan pihak terdaftar dalam yurisdiksi AS.

Tiga belas anggota senior dalam daftar itu adalah bagian dari upaya militer untuk menekan oposisi, yang telah menewaskan ratusan orang, termasuk anak-anak, sejak Februari.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa sanksi baru dijatuhkan kepada militer Myanmar bertanggung jawab atas serangan mematikan terhadap warga sipil.

Sanksi ditujukan kepada Dewan Administrasi Negara (Myanmar), yang telah dibentuk oleh angkatan bersenjata, "untuk mendukung penggulingan kekuasaan yang melanggar hukum dari pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis."

Di dalamnya termasuk empat anggota dewan serta anggota senior junta militer, gubernur bank sentral, da menteri kerja sama internasional dan menteri perdagangan.

Baca juga: Kontestan Miss Universe dari Myanmar: Rakyat Kami Ditembak Militer Setiap Hari

Militer pada 1 Februari menangkap Aung San Suu Kyi, yang partai Liga Nasional Demokrasi-nya menang telak dalam pemilihan umum 8 November. Mereka seharusnya mendapatkan masa jabatan lima tahun kedua di pemerintahan.

AS telah memberlakukan beberapa putaran sanksi sebagai tanggapan atas kudeta ini.

Militer Myanmar, yang menjalankan negara yang juga dikenal sebagai Burma selama lebih dari 50 tahun hingga 2015, kemudian mencegah anggota parlemen terpilih untuk mengadakan sesi baru Parlemen.

Junta menyatakan keadaan darurat dan mengklaim akan menjalankan negara itu sampai pemilihan baru diadakan.

Pasukan keamanan telah menewaskan ratusan orang, termasuk para pengamat, dalam upaya untuk menekan protes dan oposisi.

Baca juga: Perusahaan Global yang Sewa Kantor di Tanah Milik Militer Myanmar Berniat Pindah