Rumah Subsidi Tak Dihuni, Problem Klasik di Kota-kota Besar

KOMPAS.com - Fenomena rumah subsidi di Villa Kencana Cikarang yang tidak dihuni pemiliknya cukup menyita perhatian akhir-akhir ini.

Hal itu tentu berseberangan dengan tujuan adanya rumah subsidi, yakni membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengatakan, secara umum persoalan rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya bukan hal baru.

"Ini problem klasik, khususnya yang di kota-kota besar. Karena harga rumah subsidi yang dipatok pemerintah, kompleks-kompleks yang tumbuh makin ke pinggir-pinggir karena mencari harga tanah yang murah," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (21/6/2024).

Baca juga: Rumah Subsidi di Indonesia Tak Layak Huni, Air dan Sanitasi Buruk

Karena lokasi rumah subsidi berada di wilayah pinggiran, terkadang jaraknya dengan tempat kerja dan sarana pendidikan serta kesehatan menjadi lebih jauh.

Selain itu, tidak tersedia akses transportasi umum, serta fasilitas pendukung dan utilitas bangunan juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menempati rumah subsidinya.

"Sewaktu rumah selesai ada beberapa fasilitas yang terlambat. Misal jaringan PLN, (air) PAM, belum tersambung, fasilitas angkutan kota belum masuk dan lain-lain. Nah ini lah perlunya koordinasi dengan Pemerintah Daerah," terangnya.

Disinggung terkait faktor lainnya yaitu penyaluran rumah subsidi tidak tepat sasaran ke MBR, Bambang menyebutkan bahwa hal tersebut harus diinvestigasi lebih jauh.

Sebab, menurut dia selama ini dalam pengajuan KPR subsidi seperti FLPP terdapat proses seleksi ketat. Bahkan batas penghasilan maksimal setiap KK diperiksa cukup detail.

"Ada oknum yang mendompleng untuk dapat FLPP bisa saja terjadi, tapi jumlahnya tidak berarti. Karena bagi developer jika melakukan kecurangan seperti itu akan masuk blacklist dan tidak mendapat jatah FLPP lagi, jadi risiko untuk pengembang juga besar," jelasnya.

Untuk itu, Bambang berharap pemerintah yang akan datang membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan agar berbagai persoalan hunian rakyat secara fokus bisa diselesaikan.

"Sehingga masalah perumahan bisa terkoordinasi dan terakselerasi untuk mengurangi backlog dan saat Indonesia emas nanti semua warga negara sudah punya rumah yang layak," tutupnya.