Utang Luar Negeri Masa Orde Baru

KOMPAS.com - Pemerintahan Indonesia pada era Orde Lama tercatat mewariskan utang ke masa Orde Baru sebesar Rp 794 miliar atau 2,4 miliar dollar Amerika Serikat, 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam empat dekade, utang Indonesia dari Rp 794 miliar tahun 1969 membengkak menjadi Rp 1.723 triliun.

Baca juga: Program Ekonomi masa Orde Baru

Kondisi Ekonomi Orde Baru

Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Kala itu, Presiden Soeharto dihadapkan dengan kondisi yang serba tidak stabil, terutama ekonomi.

Masalah paling rumit adalah hiperinflasi yang mencapai 650 persen, menyebabkan melonjaknya harga barang-barang, termasuk kebutuhan pokok.

Penyebab terjadinya hiperinflasi adalah rezim Soekarno hanya mencetak uang untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek mercusuar tahun 1960.

Presiden Soeharto pun melakukan berbagai cara untuk membebaskan Indonesia dari berbagai belitan krisis ekonomi.

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengubah arah kebijakan dari pro-Timur menjadi pro-Barat.

Sebab pasca-Perang Dunia II, kekayaan negara-negara Barat tumbuh melesat.

Selain itu, Presiden Soeharto juga membentuk Tim Ahli di Bidang Ekonomi dan Keuangan yang berisikan ekonom dari Universitas Indonesia, dipimpin oleh Widjojo Nitisastro.

Baca juga: Penyebab Inflasi Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Pembentukan Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI

Rencana pemulihan ekonomi dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan.

Ketiga tahapan tersebut diwujudkan dalam beberapa langkah, seperti penghentian hiperinflasi, penjadwalan utang luar negeri, dan membuka penanaman modal asing.

Setelah investasi asing dibuka, langkah selanjutnya adalah mencari bantuan luar negeri.

Namun, karena beban neraca pembayaran luar negeri yang diwariskan dari Orde Lama membuat Indonesia sulit mendapat kreditur.

Indonesia tidak mampu membayar cicilan ataupun bunga utang luar negeri.