Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, ada indikasi penggunaan dana bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai dengan undang-undang di tingkat kementerian. Namun, Bambang tidak menyebut kementerian yang dimaksud.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghapus anggaran bantuan sosial.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sepakat dengan saran yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dana bantuan sosial (bansos) dibekukan hingga penyelenggaraan pemilu 2014 usai.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf meminta pemerintah menunda pencairan dana bantuan sosial di sejumlah kementerian.