Ridwan mengatakan, masukan dari KPK yakni untuk memaksimalkan transparansi hibah bansos. Hal ini akan diperbaiki pada 2020.

Penggunaan anggaran bantuan sosial pada tahun 2013 harus diawasi dengan ketat. Pos anggaran itu bahkan perlu dihentikan sementara pada 2014 untuk mencegah kemungkinan diselewengkan oleh kelompok politik tertentu untuk pemenangan pemilu.

Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan-Barat (Sulselbar) memeriksa empat pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sebagai saksi dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2008 senilai Rp

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan penyelewengan dalam penyaluran dana bantuan sosial dan hibah di Pemerintah Provinsi Banten.

Koordinator Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi Selatan, Abdul Mutalib mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel menuntaskan kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2008 senilai Rp 8,8 miliar.