Kemendagri juga mendorong agar aturan yang disusun nantinya harus selaras dengan keputusan Mahkamah konstitusi (MK).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gorontalo meminta maaf terkait terbitnya surat Bawaslu Nomor 762/X/2013 tentang hasil pengawasan dan pencermatan Daftar Pemilih Pemilu 2014.

Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) nasional Pemilu 2014.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur menyatakan, Pemilihan Legislatif (Pileg) Kaltim tahun 2014 mendatang akan diwarnai pemilih ganda. Pasalnya dari pengawasan Bawaslu pada periode sebelumnya, kasus-kasus tersebut tetap ada dan menghantui di P

Bawaslu dinilai gagal melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014 untuk mencapai penetapan daftar pemilih tetap (DPT).