Selama masa pandemi Covid-19, ada pekerja/buruh yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ditambah lagi, upah yang mereka dapatkan tidak penuh.

BPN mengatakan, syarat kepesertaan BPJS kesehatan seharusnya tidak membebani mereka yang mampu membeli tanah.

Presiden Joko Widodo meneken Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu instruksinya, yakni syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli menarik perhatian publik.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan akan merevisi aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan program Jaminan Hari Tua (JHT) hanya bisa dilakukan saat pekerja pensiun, yakni di usia 56 tahun

Petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) DKI menyebut pejabat Pemprov DKI bersikap otoriter.