Status opini WTP dari BPK menjadi celah korupsi bagi kepala daerah dan auditor nakal buat memoles laporan keuangan demi alasan politis.

BPK menemukan adanya penyimpangan dalam proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan persetujuan kontrak tahun jamak terkait proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Hasil audit investigasi tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek Hambalang akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (23/8/2013).

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara proyek Hambalang ke KPK jika memang telah selesai. Hingga Kamis (22/8/2013), KPK belum menerima hasil perhitungan kerugian negara ters

BPK berjanji akan menyerahkan kepada KPK hasil perhitungan kerugian negara Hambalang tersebut dalam pekan ini, atau paling lambat pekan depan.