Tito mengatakan, anggaran desa dialokasikan dengan tujuan agar pemerataan pembangunan tercapai.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saling berebut dalam proses penyaluran dana desa. Kedua kementerian diduga mencari keuntungan dalam penyaluran

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai bahwa pemerintah pusat seolah melemparkan tanggung jawab terkait terlambatnya penyaluraan dana desa kepada pemerintah daerah.

Untuk mempercepat penyaluran dana desa, pemerintah pusat akan menyederhanakan sistem penyaluran dana desa.

Alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat belum tersalurkan secara menyeluruh.