Meskipun KPK belum memiliki data yang valid tentang dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe, namun KPK berkomitmen mengawal penanganannya.

"Dana desa yang sudah turun untuk secepatnya direalisasikan, bergerak sesuai petunjuk dari Kementerian Desa. Prinsipnya kita membutuhkan penyerapan yang cepat dan pelaksanaan program dana desa sebagaimana petunjuk Kementerian Dana Desa oleh seluruh aparat

Mendagri minta agar camat prioritaskan pembangunan lebih dari 6.000 desa yang belum mempunyai kantor yang memadai.

Kemendagri telah meminta bupati dan wali kota untuk memberikan pendampingan bagi desa dalam menyusun program.

Nelson menambahkan, jika ada kepala desa yang menyalahgunakan dana tentunya harus ditindaklanjuti secara bijak, termasuk menempuh jalur hukum jika perlu.