Pemerintah pusat tidak mungkin mengakomodasi seluruh usulan pembangunan jembatan gantung karena keterbatasan anggaran

Menteri Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT) Marwan Jafar mengatakan, pemerintah daerah yang menahan anggaran dana desa bisa dijatuhi sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saling berebut dalam proses penyaluran dana desa. Kedua kementerian diduga mencari keuntungan dalam penyaluran

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai bahwa pemerintah pusat seolah melemparkan tanggung jawab terkait terlambatnya penyaluraan dana desa kepada pemerintah daerah.

Untuk mempercepat penyaluran dana desa, pemerintah pusat akan menyederhanakan sistem penyaluran dana desa.