Pemerintah mengklaim memiliki anggaran untuk menutupi potensi over kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disebutkan PT Pertamina (Persero) sebesar 1,62 juta kiloliter.
Anggota Komisi VII DPR RI Satya Wira Yudha mengakui, fungsi pengawasan yang lemah menyebabkan jebolnya kuota bahan bakr minyak (BBM) bersubsidi, tahun ini.