"Ya pasti (diakomodasi di RUU Pilkada). Kalau dia sepantasnya sesuai dengan norma maka masuk dalam UU," kata Arif di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2014).
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan, hasil kajian dan data KPK menyimpulkan tidak adanya kaitan langsung antara korupsi yang dilakukan kepala daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.