BPK mengungkap kerugian negara dalam kasus Jiwasraya. Jaksa Agung memastikan penyidikan terus berjalan.

Cicilan pertama akan dilakukan pada Juni 2016. Namun, Kejagung ingin pembayaran tersebut bisa dipercepat.

"Kami akan cek substansi laporan BPK tersebut dan akan mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut. Termasuk langkah perbaikan kunjungan kerja anggota pada waktu yang akan datang, termasuk reses anggota," kata Platte saat dihubungi, Kamis (11/5/201

BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

Saat ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tengah menunggu penggantian keuangan negara oleh Samadikun.