Dua pasal dalam KUHP dan KUHAP dianggap menjadi dasar bagi hakim yang memutuskan aset First Travel disita dan selanjutnya diserahkan kepada negara.

Wakil KPK Korupsi Zulkarnain menilai, memasukkan delik pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan suatu kemunduran.

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dicurigai sebagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat membantah

DPR diduga kembali melemahkan KPK melalui RUU KUHAP dan KUHP. DPR akan menyelesaikan dalam 1 bulan.

Dalam dialognya dengan masyarakat Indonesia di London, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menegaskan, RUU KUHP tidak mengatur santet.