Sebelumnya, PKPU pencalonan yang melarang mantan napi korupsi menjadi caleg digugat ke MA.

Pemerintah meminta Mahkamah Agung membuat aturan terkait penerapan peninjauan kembali (PK) pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan PK dilakukan berkali-kali. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menilai putusan hukum harus mengandung makna k

Komisi Yudisial (KY) meminta Mahkamah Agung (MA) membatasi syarat pengajuan peninjauan kembali (PK) agar pengajuannya tidak dilakukan dengan seenaknya.

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengaku terkejut dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari sekali. Putusan tersebut dinilai membuat ketidakpastian hukum.

Mahkamah Agung mengkritik Pasal 250 dalam dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait status putusan pengadilan.