"Sweeping" oleh ormas dikhawatirkan justru memicu konflik di masyarakat. Oleh karena itu, jika ormas merasa ada kejanggalan di lingkungan tertentu, maka mereka diminta melapor ke polisi.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengusulkan agar anggota ormas yang melakukan kerusuhan bisa saja dilarang ikut Desa Pakraman, atau kasepekang (dikucilkan).