DPR mendesak Polri untuk menyusun peta potensi konflik terkait kegiatan pertambangan dan perkebunan agar kasus pembunuhan seperti yang terjadi kepada Salim Kancil tidak terulang.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai peta bidang yang ada pada tanah seharusnya mengikuti yang ada pada sertifikat.