Kebimbangan Golkar pada Pilkada Jakarta, Usung Ridwan Kamil tapi Bisa Menyulut Kecemburuan Elite Partai

Kompas.com - 02/07/2024, 08:00 WIB

Diva Lufiana Putri,

Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

Diva Lufiana Putri

Penulis

Ahmad Naufal Dzulfaroh

Editor

Lihat Foto

Kegamangan Golkar di Pilkada Jakarta 2024. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil (kanan) resmi diumumkan sebagai kader Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (18/1/2023). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ketika ditemui di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Jumat (31/5/2024).

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam mengungkap kegamangan Partai Golongan Karya (Golkar) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Menurutnya, Partai Golkar yang menjadi rumah politik bagi Ridwan Kamil (RK) akan menghadapi sejumlah konsekuensi jika mencalonkannya ke Pilkada DKI.

Pertama, konsolidasi kekuatan politik Golkar di Jabar yang sukses menambah suara dan jumlah kursi besar pada tingkat lokal maupun nasional, akan menjadi tercerai berai.

Tidak hanya itu, status RK sebagai "mualaf" politik atau sosok yang baru saja masuk ke Golkar, berpotensi melahirkan kecemburuan dari beberapa elite internal partai.

"Bahkan, meletakkan RK di panggung Jakarta berpeluang menjadi ancaman bagi elite partai untuk masuk dalam kontestasi kepemimpinan nasional di Pemilu (Pemilihan Umum) 2029 mendatang," ujar Umam kepada Kompas.com, Senin (1/7/2024).

Hitung-hitungan usung RK untuk lawan Anies

Di sisi lain, Umam berujar, Golkar dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tentu akan menimbang tokoh yang mampu melawan Anies Baswedan pada panggung Pilkada DKI Jakarta.

"Jika bukan RK, lalu siapa tokoh yang layak dan sepadan untuk bisa diusung melawan Anies Baswedan, yang terbukti memiliki akar politik dan modal elektoral memadai di Jakarta?" kata dia.

Oleh karena itu, Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Jakarta Selatan ini menilai, Partai Golkar harus berhitung cermat dan taktis melalui beberapa skema.

Jika Ridwan Kamil diusung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, perlu adanya kontrak politik yang jelas agar elite tak terancam dengan manuver politiknya di masa mendatang.

Golkar juga dinilai harus segera membuat kesepakatan politik dengan partai-partai KIM untuk melakukan trade off kekuatan politik lokal Jakarta dan Jabar.

Trade off sendiri merupakan istilah di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih dengan mengorbankan salah satunya.

Umam menjelaskan, jika Golkar merelakan RK maju ke Pilkada DKI Jakarta, partai-partai yang tergabung dalam KIM harus ikut meyakinkan efektivitas mesin politik pemenangan di Jakarta.

Sebaliknya, keluarnya RK dari Pilkada Jabar akan membuka peluang bagi tokoh dari partai KIM lain untuk masuk menjadi kontestan.

Misalnya, Dedi Mulyadi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Dede Yusuf dari Partai Demokrat, hingga Bima Arya Sugiarto dari Partai Amanat Nasional (PAN).